Umat Stasi Dilarang Berkumpul, Beribadah di Rumah Meski Tidak Punya Gereja

SUMATERA BARAT, SUARAWAJARFM.com —  Puluhan umat Katolik yang belum memiliki gedung gereja tidak bisa lagi berkumpul untuk mengadakan kegiatan keagamaan. Umat Stasi St. Anasthasia di Dusun Kampung Baru, Desa Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat ini berkumpul di sebuah rumah milik seorang umat Katolik setempat setelah muncul larangan dari pemerintah setempat.

Sebuah ruangan di rumah milik umat Katolik Stasi St. Anasthasia yang dipakai untuk mengadakan kegiatan keagamaan. Kini umat stasi tidak bisa lagi berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan ibadat mingguan setelah muncul larangan dari pemerintah setempat. (Foto: Setara Institute)

Sebuah ruangan di rumah milik umat Katolik Stasi St. Anasthasia yang dipakai untuk mengadakan kegiatan keagamaan. Kini umat stasi tidak bisa lagi berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan ibadat mingguan setelah muncul larangan dari pemerintah setempat. (Foto: Setara Institute)

Stasi yang dilayani oleh Paroki St. Barbara di Kota Sawahlunto itu kini memiliki sekitar 60 umat Katolik dari berbagai etnis seperti Batak, Nias, Jawa dan Tionghoa.

Selama sekitar tujuh tahun yang lalu mereka berkumpul untuk mengadakan ibadat mingguan di rumah milik Trisila Lubis, seorang guru PNS di sebuah sekolah dasar setempat, karena stasi itu belum memiliki gedung gereja dan gedung gereja paroki terletak lebih dari 120 kilometer.

Guru PNS itu, menurut pernyataan Setara Institute yang dirilis pada Senin (23/7), telah melakukan negosiasi dengan pemuka masyarakat setempat pada 2010 dan berhasil mencapai kesepakatan bahwa umat Katolik setempat bisa berkumpul untuk mengadakan kegiatan keagamaan di rumah.

“Seiring dengan perkembangan waktu, terjadi pergantian Wali Nagari Sikabau … Pada 25 Desember 2017, seusai melaksanakan perayaan Natal bagi umat Katolik di Jorong Kampung Baru, pemerintah Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, mengeluarkan surat larangan yang intinya melarang umat Kristiani melaksanakan perayaan agamanya secara terbuka, sekaligus melarang melaksanakan kebaktian secara terbuka di rumah warga dimaksud dan di tempat lain di Kanagarian Sikabau,” demikian pernyataan kelompok hak asasi manusia itu.

“Surat larangan tersebut juga berisi ancaman, jika umat Katolik setempat tidak mengindahkan larangan tersebut akan dilakukan tindakan tegas. Alasan pelarangan antara lain karena umat Katolik di Jorong Kampung Baru bertambah banyak dan menghindari dampak sosial serta mengingat masyarakat Sikabau yang memegang teguh ‘Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah,” lanjut pernyataan tersebut.

Sudarto, seorang peneliti dari Setara Institute, menegaskan bahwa “melarang satu komunitas umat beragama untuk melaksanakan ibadah dan perayaan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya adalah tindakan melawan hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.”

“Mau tidak mau pemerintah harus tegas. Dalam konflik atau sengketa rumah ibadah, pemerintah harus menjadi mediator. (Ini) jangan dibiarkan. Imbasnya bisa kemana-mana,” katanya kepada ucanews.com pada Selasa (24/7).

Pastor Frelly Pasaribu dari Paroki St. Barbara di Kota Sawahlunto mengunjungi umat Katolik di stasi itu pada Minggu (22/7) lalu.

“Saya ke sana, (tetapi) tidak ada Misa. Umat kocar-kacir, takut. Bahkan Ibu Lubis diintimidasi. Beliau dipanggil ke Kantor Dinas Pendidikan dan dicecar. Sementara (kasus ini) tidak ada hubungannya dengan profesi beliau,” katanya seperti dikutip dari ucanews.com.

Untuk sementara waktu, imam itu meminta umat Katolik di stasi itu untuk mengadakan ibadat mingguan di luar wilayah desa tersebut.

“Meskipun ini cukup jauh,” lanjutnya.

Sementara itu, Lubis mengatakan ia telah meminta bantuan kepada perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di propinsi itu dan mereka telah dua kali menyurati pemerintah setempat untuk meminta klarifikasi.

“Solusinya tidak ada,” katanya kepada ucanews.com.***

Reporter : Robert

Sumber  : Ucanews.com.

45 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *