Bagaimana Hubungan Gereja dan Politik?

RD Yohanes Kurniawan Jati. Foto : Robert

RD Yohanes Kurniawan Jati. Foto : Robert

Oleh : RD. Y. Kurniawan Jati

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Kata “politik” berakar kata dari bahasa Yunani: Polis (negara kota) dan Polites (warga negara). Kata ini diperkenalkan oleh Aristoteles yang mengungkapkan bahwa politik adalah usaha bersama yang ditempuh warga negara untuk mencapai kebaikan bersama.

Seturut perkembangan zaman, peristilahan dan makna politik mengalami perkembangan sejak kekaisaran Romawi hingga masa modern. Dari banyak paham tentang politik, dapat disebutkan beberapa hal yang terkait dengan politik secara terminologis:

1. Menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas, serta mempertahankan kekuasaan (politics). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, dan hak-hak politik.

2. Menujuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (policy). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, dan politik keuangan.

3. Menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Merujuk pada pemaknaan di atas, maka pemilihan umum (pemilu), baik legislatif maupun eksekutif, merupakan bagian dari politik secara luas. Demikian pula pemimpin pemerintahan hasil dari pemilu melaksanakan kebijakan-kebijakan politis ketika mengurusi tata kenegaraan (pusat-daerah) dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Segala aturan dan kebijakan menyangkut tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan hasil keputusan politik yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di sinilah peran pemilu sebagai ajang demokrasi yang menentukan para politisi yang terpilih menjadi pemimpinpemerintahan pusat dan daerah.

Dari pemahaman di atas, di manakah posisi Gereja Katolik? Gereja Katolik dalam sejarahnya pernah sangat dekat dengan kekuasaan sehingga saling mempengaruhi secara kasat mata. Banyak terjadi penyimpangan ketika Gereja dekat dengan kekuasaan dan ikut berpolitik praktis. Atas sejarah masa lampau itulah, Gereja memperbaharui diri lewat Konsili Vatikan II dan tak hendak jatuh pada kesalahan yang sama di masa lampau.

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (Lumen Gentium) Bab I, no 1, menyatakan: “Terang Bangsalah Kristus itu. Maka Konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus, ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus, yang bersinar dalam wajah Gereja, dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk (bdk. Markus 16: 15)”. Secara dasariah, Gereja menghendaki terang Kristus menyinari semua orang dalam tugas membangun kehidupan bersama tata duniawi, termasuk dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Gereja harus menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah bagi dunia.

Lebih jauh lagi, Gereja lewat Gaudium et Spes, no 76 menyatakan dengan tegas prinsip hubungan Gereja dan Negara: “Terutama dalam masyarakat yang majemuk, sangat pentinglah bahwa orang-orang mempunyai pandangan yang tepat tentang hubungan antara Negara dan Gereja, dan bahwa ada perbedaan yang jelas antara apa yang dijalankan oleh umat Kristen, entah sebagai perorangan atau secara kolektif, atas nama mereka sendiri selaku warga negara, di bawah bimbingan suara hati Kristiani, dan dipihak lain apa yang mereka jalankan atas nama Gereja bersama para gembala mereka.”

Berdasarkan tugas maupun wewenang Gereja sama sekali tidak dapat dicampuradukkan dengan Negara, dan tidak terikat pada sistem politik manapun juga. Sekaligus Gereja itu menjadi tanda dan perlindungan transendensi pribadi manusia. Di bidang masing-masing, negara dan Gereja bersifat otonom, tidak saling tergantung. Tetapi keduanya, kendati atas dasar yang berbeda, melayani panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang sama.”

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa orang-orang beriman (gembala dan awam) tidak dapat mencapur-adukkan urusan negara dengan Gereja. Namun demikian, tindakan perorangan atau bersama orang-orang Katolik dalam urusan negara haruslah didasarkan pada nurani Kristiani (iman kekatolikan). Gereja mendukung dan bahkan mendorong umat awam untuk terlibat aktif dalam kegiatan negara dan politik, namun Gereja membatasi diri dalam politik praktis dan tata kenegaraan yang spesifik. Konkretnnya, Gereja mendukung awam yang ikut dalam ajang pemilu dengan bekal iman, spiritualitas, dan moral, namun Gereja tidak bisa mengerahkan massa untuk memilih seseorang dalam pemilu.

Pemilu menjadi bagian dari sistem politik di Indonesia. Pemilu diyakini sebagai cara paling tepat dalam tata pemerintahan negara ini, meskipun hasilnya belum tentu menggembirakan. Gereja mendukung pemilu yang bersih, jujur dan adil. Gereja menentang cara-cara kontestan pemilu yang memakai segala cara untuk memperoleh kemenangan (kekuasaan), termasuk kampanye hitam dan politik uang.Dalam hal inilah peran serta para Imam sebagai gembala di tiap Paroki sangat dibutuhkan untuk terlibat dalam proses pendewasaan umat pada kehidupan politik khususnya dalam pemilu. Para imam didorong untuk menyerukan kepada umat agar menggunakan haknya dalam pemilu secara bersih berdasarkan nurani Kristiani.

Tahapan pemilu akan mancapai hasil akhir dipilih dan dilantiknya para pemimpin negara dan bangsa (daerah dan pusat). Seperti telah diungkapkan di atas, alasan dibentuknya kekuasaan politik adalah demi tercapainya kesejahteraan umum.

Ajaran Sosial Gereja (ASG) mengungkapkan bahwa Negara dengan para pemimpin politisnya memiliki tanggung jawab mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum bagi masyarakat (ASG, no. 168). Kesejahteraan umum dalam tata pemerintahan kita dicapai dengan jalan proses tata pengambilan keputusan yang berkewenangan (eksekutif-legislatif) dengan prinsip penyelarasan berbagai kebutuhan sektoral dengan keadilan sosial (ASG, no. 169). Artinya, kepentingan tiap kelompok/daerahmasyarakat harus diperhatikan sambil mempertimbangkan keadilan menyeluruh.

Sebuah negara yang berjuang menyejahterakan rakyatnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dunia. Negara lewat keputusan-keputusan politisnya berusaha memajukan kesejahteraan umum masyarakat, namun harus tetap memperhatikan kesejahteraan umum universal atas semua ciptaan.

Seperti telah diungkapkan, negara dan Gereja merupakan dua hal otonom yang tak dapat saling tercampurkan. Namun demikian, kerjasama di antara keduanya dapat dilakukan dalam berbagai hal praktis menyangkut kemanusiaan dan kesejahteraan umum.

Pemimpin Gereja selama ini sangat terbuka bagi kerjasama pemerintah dalam mengupayakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan. Demikian juga, Gereja melalui Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyerukan kepentingan-kepentingan masyarakat umum, penyadaran umat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menyikapi berbagai situasi kehidupan berbangsa dan bernegara (termasuk politik).***

Editor : Robert

57 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *