Asisten Hery Suliyanto Buka Musrenbang Dinas Pedagangan Pemprov Lampung

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto.

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto mengingatkan jajaran Dinas Perdagangan Provinsi Lampung agar mengubah mindset (pola pikir) dari “money follow function” ke “money follow program” dalam menyusun perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Hery dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2018, di Hotel Aston, Selasa 20 Februai 2018.

“Pada paradigma perencanaan pembangunan mindset “money follow function” harus diubah menjadi “money follow program” yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan program yang disusun lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, ujar Hery.

Berkaitan dengan konsep “money follow program”, lanjut Hery, dia meminta Dinas Perdagangan Provinsi Lampung untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota dalam membangun perencanaan. “Lakukan koordinasi dengan lebih baik dan saling bersinergis. Lalu, saling berkaitan, memiliki daya ungkit, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur, serta memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, kata Hery, strategi pencapaian target utama kegiatan 2019, dilakukan dengan langkah langkah antara lain yaitu optimalisasi potensi ekspor, penguatan produk dalam negeri, dan penguatan infrastruktur pasar. “Dilakukan juga penguatan sistem logistik dan distribusi produk, penguatan pengawasan produk dan perlindungan konsumen akan terus kita tingkatkan untuk menuju Lampung Maju dan Sejahtera 2019,” ujarnya.

Musrenbang Dinas Perdagangan Lampung ini dilakukan untuk penyusunan rancangan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019. Hery berharap musrenbang ini dapat membangun sinergi perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Musrenbang yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dan juga merupakan forum untuk membangun sinergi perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan rancangan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung ini.

Hery juga menyinggung dinamika pembangunan yang cukup kompleks saat ini, sebagai dampak dari globalisasi serta masuknya Indonesia ke dalam era perdagangan bebas. Selain itu, permasalahan pembangunan juga semakin rumit.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Lampung untuk lebih berpacu menjadi lebih maju dalam meningkatkan kinerja pembangunan untuk dapat mendongkrak pembangunan melalui pengembangan perekonomian daerah, membangun sektor-sektor unggul, serta mengoptimalkan sumber daya lokal secara lebih optimal.

“Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor,” kata Hery.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Ferynia menjelaskan ada beberapa sasaran dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan pada tahun 2018.

Seperti sasaran untuk stabilitas harga bahan pangan pokok penting dengan menggunakan indikator laju perubahan harga rata-rata sekitar 4,5% yang didukung oleh program peningkatan dan perdagangan dalam negeri, serta program peningkatan distribusi dan pemasaran komoditi Provinsi Lampung.

“Untuk kegiatan prioritas pada sasaran itu yakni pemantauan dan informasi stok dan harga bahan pokok serta barang strategis, pemantauan dan informasi sarana dan distribusi perdagangan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan resi gudang serta membangun jejaring pasar dalam dan luar provinsi,” katanya.

Lalu pada sasaran peningkatan pemahaman dan ketaatan para stakeholder terhadap peratutan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Dengan indikator jumlah kasus pelanggaran terhadap hak konsumen sebanyak lima kali yang didukung oleh program standarisasi dan perlindungan konsumen dan program peningkatan dan pengembangan kalibrasi dan tertib ukur.

“Kegiatan prioritasnya yakni pengawasan barang-barang dalam pengawasan zat berbahaya dan minuman beralkohol, pengawasan barang beredar, kampanye dan edukasi masyarakat tentang perllndungan konsumen, dan veriflkasi standar interkomparasi ke luar provinsi dan kab/kota,” ujarnya.

Selanjutnya pada sasaran pertumbuhan ekspor dilakukan melalui pembinaan dan dukungan bagi pelaku ekspor. Dengan indikator nilai ekspor non migas sebesar 3,9 milliar US$

yang didukung oleh program peningkatan dan perdagangan luar negeri dan program pengembangan dan peningkatan sertitikasi dan pengujian mutu barang.

“Kegiatan prioritas pada sasaran pertumbuhan ekspor ini yakni bimtek bagi eksportir dan importir pemula, partisipasi pameran produk ekspor dan komoditi potensial, koordinasi dan pengendalian lintas sektoral dalam rangka pengembangal produk dan promosi, peningkatan pelayanan pengujian mum komoditi dan peningkatan sarana pengujian laboratorium,” jelasnya.

Pada rencana kerja Dinas Perdagangan tahun 2019, ada empat prioritas kegiatan yang dilakukan yakni, perdagangan dalam negeri, peningkatan ekspor, perlindungan konsumen dan sertifikasi mutu barang.

Ferynia berharap dilakukan sinergi rencana kerja 2019 dengan Kabupaten/Kota seperti mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengoptimalan Sistem Resi Gudang (SRG) dan berkoordinasi dengan kab/kota untuk memetakan daerah-daerah yang membutuhkan pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. SRG dibutuhkan dan harus didukung oleh Kabupaten di mana Gudang SRG berada agar berjalan secara optimal.

Dinas Pedagangan juga akan mendorong kabupaten/kota mendukung kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Provinsi Lampung.

“Dilakukan pula optimalisasi pasar tradisional yang telah di bangun di Kabupaten/Kota dan usulan kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD Metrologi melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat,” imbuhnya.***

Selain itu, dibutuhkan peran serta aktif Kabupaten/Kota dalam kegiatan promosi, seperti Lampung Expo dan Lampung TTI Expo (Trade, Tourism and Investment) di luar daerah dengan menampilkan stand Provisi Lampung yang didukung stand-stand dari kabupaten/kota. Tak terkecuali di luar negeri harus mendukung pemasaran komoditi unggulan daerah dengan partisipasi aktif dalam mengirimkan produk yang dipamerkan.***

Reporter : Robert

95 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *