Bachtiar: Selain Pengawasan, Inspektorat Harus Bisa Jadi Tempat Konsultasi

Wakil Gubernur, saat memberi sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun 2017, Rabu 6 Desember 2017 di Ruang Sungkai, Balai Keratun.

Wakil Gubernur, saat memberi sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun 2017, Rabu 6 Desember 2017 di Ruang Sungkai, Balai Keratun.

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri meminta agar peranan Inspektorat tidak saja menjadi lembaga pengawasan, tapi juga tempat berkonsultasi yang lebih berfungsi pada pencegahan (preventif). “Kita berharap ke depan, inspektorat bukan hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai tempat untuk berkonsultasi. Ketika Inspektorat menjalankan fungsinya sebagai pengawas, ia bukan hanya menemukan kesalahan tapi juga menjadi konsultan objek pemeriksaan sehingga dapat memperbaiki kesalahannya,” ujar Wakil Gubernur, saat memberi sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun 2017, Rabu 6 Desember 2017 di Ruang Sungkai, Balai Keratun.

Menurut Bachtiar, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus terus diperkuat, terutama dalam mereposisi peran dan fungsinya dari “Watchdog” dan pengawasan rutin diarahkan dan dititik beratkan pada pembinaan konsultasi. ”

Kita juga berharap ke depan, pemerintah daerah yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus dipertahankan,” ujar Bahctiar.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah mengatakan, pencapaian level maturitas atau kematangan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pemerintah daerah ditargetkan mencapai 85 % berada di level III pada tahun 2019.

Untuk mencapai level 3 tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan daerah  yang akuntabel baik pada sisi keuangan maupun sisi kinerja. Sehingga tercipta wilayah tertib admistrasi (WTA), opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wilayah bebas korupsi (WBK).

BPKP Lampung juga tengah mendorong agar Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh nilai B, dan mendorong kepala daerah meningkatkan kapabilitas APIP . “Saat ini, baru Pemprov Lampung yang SAKIP-nya nilai B, pemda lain masih memperoleh nilai C dan CC. Kami mendorong agar seluruh pemda se-Lampung memperoleh nilai B,” ujar Sally.***

Reporter : Robert

14 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *