Direktur Resos Anak Kemensos Hadiri Rakor Program Indonesia Bebas ABH dari Lapas Dewasa 2018 di Bandar Lampung

Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Program Indonesia Bebas Anak Bermasalah Hukum dari Lapas Dewasa 2018 di Emersia Hotel, Bandar Lampung, Rabu 4 Oktober 2017.

Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Program Indonesia Bebas Anak Bermasalah Hukum dari Lapas Dewasa 2018 di Emersia Hotel, Bandar Lampung, Rabu 4 Oktober 2017.

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum semakin kompleks dan terus meningkat.  Peningkatan baik dari segi jumlah anak sebagai pelaku, korban, maupun beragam permasalahan serta faktor yang mempengaruhinya.

“Untuk itu, Kemensos RI berupaya mempererat jaringan dengan kopolisian, pengadilan negeri dan kementerian atau lembaga yang konsern di bidang anak untuk menyatukan visi dan misi demi terpenuhinya kebutuhan hak dasar anak yang berasaskan kepentingan terbaik bagi anak,” kata Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI, Nahar SH, M.Si.

Hal itu disampaikan saat memberikan arahan pada Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Program Indonesia Bebas Anak Bermasalah Hukum dari Lapas Dewasa 2018 di Emersia Hotel, Bandar Lampung, Rabu 4 Oktober 2017.

Selanjutnya Nahar mengatakan, sebagai upaya perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana anak, dilakukan dengan penerapan mekanisme yang berorientasi pada penyelesaian melalui pendekatan keadilan restorative dan wajib mengupayakan diversi dalam setiap tahap peradilan anak.

“Penerapan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sampai saat ini masih mengalami kendala antara lain penyebaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) masih terbatas. Disamping itu masih adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum dan terbatasnya kualitas maupun kuantitas pengelola LPKS,” kata Nahar.

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak pada kesempatan ini juga menyampikan terima kasih kepada Pemprov Lampung khususnya Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang telah mendukung LPKS “Insan Berguna” sebagai UPTD Dinas Sosial. Sebagaimana diketahui LPKS tersebut  merupakan satu-satunya di Indonesia.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang menempatkan LPKS sebagai UPTD yang pimpinannya setaraf dengan eselon III dan dengan dukungan APBD sehingga dapat berjalan lancar. UPTD LPKS Lampung merupakan satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni mengapresiasi kegiatan yang berlangsung dari tanggal 4-5 Oktober 2017 itu.

“Karena dengan pertemuan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi serta sinergi program sehingga harapan Indonesia Bebas ABH dari lapas dewasa pada tahun 2018 dapat terwujud,” katanya singkat.***

Reporter : Robert

25 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *