Digagas, Lampung sebagai Daerah Percontohan Data

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Data kependudukan yang akurat menjadi hal mutlak yang dimiliki oleh pemerintah agar program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat tepat sasaran. Hal ini pula yang mendasari Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto berinisiatif menjadikan Provinsi Lampung sebagai daerah percontohan untuk pendataan yang lebih profesional.

“Saat ini masalah klasik yang terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH) adalah data penduduk yang belum akurat. Masalah yang kerap terjadi berkali-kali adalah masalah data, jika Lampung siap, kami ingin Provinsi Lampung menjadi daerah percontohan untuk pendataan yang lebih professional”, ujar Itet usai acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Ruang Sungkai Balai Keratun, Senin 28 Agustus 2017.

Menjawab hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan Lampung siap jika Pemerintah Pusat menjadikan Lampung sebagai daerah percontohan pendataan yang lebih profesional. Dikatakannya permasalahan data khususnya pada Program PKH merupakan salah satu perhatian dalam kunjungan kerja anggota DPR RI hari ini, un

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat menyerahkan cinderamata pada Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat menyerahkan cinderamata pada Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto

tuk itu kedepan Pemerintah akan memperbaiki hal ini. “Untuk memperoleh data yang lebih akurat, kedepan, BPS akan melibatkan  perangkat daerah seperti RT/RW atau kepala dusun karena mereka inilah yang lebih mengerti daerahnya sehingga bisa menimalisir kesalahan data,” ujar Bachtiar.

Lebih lanjut Bachtiar menyampaikan penyaluran PKH di Provinsi Lampung sejak tahun 2011 sampai dengan Tahap 3 Tahun 2017 telah mencapai 1 triliyun dua ratus delapan puluh satu milyar lebih,  dengan jumlah penerima PKH pada tahap 3 tahun 2017 berjumlah 217.561 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pada tahun 2017, Pemprov Lampung juga menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bandar Lampung dengan total penerima 49.711 KPM, atau setara 65 milyar lebih. Sedangkan 14 (empat belas) Kabupaten/Kota lainnya masih disalurkan dalam bentuk program Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dengan total penerima 559.512 KPM setara dengan 767 milyar lebih selama satu tahun.

Sementara Elektronik Warung Gotong-Royong Kelompok Usaha Bersama (E-Warong KUBE) PKH di Kota Bandar Lampung berjumlah  55 unit,  33 unit tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya  dan 22 unit lainnya sedang dalam proses, ujar Bachtiar.

Bachtiar optimis target penyaluran Non Tunai PKH Provinsi Lampung dapat dituntaskan pada akhir Agustus ini, Pemprov Lampung bersama 15 Kabupaten/Kota dan BRI serta Bank Mandiri telah memulai Penyaluran bansos non tunai PKH tahap 1 – 3 pada bulan Juli 2017 dan berakhir pada 30 Agustus 2017.***

Reporter : Robert

24 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *