TPID Kabupaten Way Kanan, Pemenang TPID Pendatang Baru Berprestasi 2016 Tingkat Nasional

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta usai menerima penghargaan TPID pendatang baru terbaik 2016

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta usai menerima penghargaan TPID pendatang baru terbaik 2016

JAKARTA, SUARAWAJARFM.com — Dalam rangka penguatan koordinasi pengendalian inflasi, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Ke-VIII pada Kamis tanggal 27 Juli 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Rakornas TPID tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Presiden RI, Bp. Joko Widodo dan dihadiri oleh para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 524 TPID dari 34 provinsi dan 490 kabupaten/kota. Sebelum acara Rakornas TPID tersebut juga diselenggarakan kegiatan Pra Sarasehan (pagi hari) dan Sarasehan (malam hari) pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta.

Seperti dikutip dari release yang diterima suarawajarfm.com malam ini, Kamis 27 Juli 2017, penyelenggaraan Rakornas ke-VIII tahun ini mengangkat tema “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat”. Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi.

Dalam paparannya, Presiden RI kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi sangat penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi beberapa aspek penting dalam pengendalian inflasi.

Pertama, pergerakan harga di daerah perlu terus dicermati sehingga berbagai risiko yang dapat meningkatkan inflasi dapat segera direspons.

Kedua, penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten dilakukan sehingga dapat mendukung respons kebijakan pengendalian inflasi secara cepat dan tepat.

Ketiga, infrastruktur perlu terus diperkuat guna mendukung pengelolaan harga, termasuk harga pangan.

Keempat, upaya efisiensi usaha perlu terus ditingkatkan sehingga dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi.

Pada awal acara, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam kapasitasnya mewakili Pokjanas TPID, secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi.

Pada akhir 2016, realisasi inflasi IHK tercatat berada pada level 3,02%, terendah sejak 2010 dan berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4,0±1%. Hingga Juli 2017, inflasi juga masih berada pada level rendah yakni sebesar 2,38% (year-to-date), lebih rendah dari sasaran 4,0%±1%.

Pencapaian penting pengendalian inflasi tidak terlepas kontribusi positif sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah. Salah satu sinergi kebijakan tersebut ialah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang saat ini berjumlah mencapai 524.

TPID berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan keefektifan komunikasi dalam mengelola ekspektasi, yang pada akhirnya mendukung pengendalian inflasi nasional.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2016. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada TPID Inovatif.

Pada tahun ini, penghargaan diberikan pula kepada TPID Pendatang Baru Berprestasi, yaitu penghargaan bagi TPID yang baru dibentuk tahun 2015 tetapi sudah secara progresif berperan aktif dalam pengendalian inflasi. Penerima penghargaan TPID pendatang baru terbaik 2016 diraih oleh TPID Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

TPID Kabupaten Way Kanan dinobatkan menjadi salah satu pemenang pendatang baru terbaik mengingat upayanya yang cukup baik dan beberapa prestasinya untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung.

Kedepan, konsistensi kebijakan pengendalian inflasi akan terus ditempuh antara lain dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meningkatkan efisiensi tata niaga komoditi pangan, serta memperkuat pengembangan dan optimalisasi

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di era ekonomi digital. Selain itu, harapannya agar semakin banyak kabupaten/kota di Lampung yang pengelolaan inflasinya semakin baik sehingga diharapkan inflasi di Provinsi Lampung dapat terus stabil dan terkendali.***

Reporter : Robert

44 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *