Pemerintah Provinsi Lampung Jalin Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Danau Ranau.

Danau Ranau.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menjalin kerjasama dan aksi nyata sebagai wujud komitmen untuk menyelamatkan dan mengelola Danau Ranau yang berkelanjutan.

Hal ini mengingat Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Sumatera yang wilayahnya meliputi dua Kabupaten di dua provinsi, yaitu Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung dan Kabupaten OKU Selatan di Provinsi Sumatera Selatan.

“Danau Ranau masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.”

Demikian dikatakan Kepala Bappeda Provinsi Lampung sekaligus Ketua Tim Koordinasi Taufik Hidayat dalam Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Rembug Bareng Sumatera Selatan dan Lampung di Mess PUSRI, Danau Ranau, OKU Selatan, Sumatera Selatan pada 19 Juli 2017.

Taufik Hidayat mengatakan, adapun potensi pengembangan pariwisatanya didukung oleh pengembangan Bandara Taufik Kiemas yang terkoneksi dengan wisata pantai barat Lampung, penataan KWT Lumbok Resort seluas 15 Ha, Taman Keanekragaman Hayati serta situs purbakala.

“Di sektor perkebunan, yang menjadi sektor unggulan adalah kopi robusta, lada, kayu manis, kakao, cengkeh serta kelapa dalam,” jelasnya.

Sementara lanjut Taufik, peluang yang bisa dikembangkan untuk kedaulatan energi adalah potensi geothermal sebesar 210 Mwe dengan luas WKP 8.561 Ha dan untuk mendukung kedaulatan pangan, potensi lahan sawah (baku lahan) pada kawasan Sub DAS Warkuk yang berada di Lampung Barat seluas 2.597 Ha.

“Namun, pencemaran akibat limbah rumah tangga serta keramba, penggunaan ruang yang tidak terkendali, kerusakan catchment areamenjadi  ancaman tersendiri untuk pengembangan potensi di Danau Ranau,” kata Taufik.

Untuk itu pihaknya berharap dengan menerapkan rencana strategis berupa pengendalian bersama pemanfaatan ruang, menyusun keterpaduan program lintas provinsi/kabupaten, membentuk lembaga bersama, dan mengusulkan Danau Ranau masuk dalam Program Danau Prioritas Nasional sebagai upaya menarik perhatian pemerintah pusat terhadap sumber daya Danau Ranau.

“Diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk penyelamatan dan pengelolaan Danau Ranau,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam sidang turut mengundang Bupati Kabupaten Lampung Barat, Bupati Kabupaten OKU Selatan, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.

Selain itu terlihat akademisi dari Universitas Provinsi Lampung serta Universitas Sriwijaya, para Camat daerah terkait, organisasi non pemerintah, anggota TKPSDA, serta narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Harmono Sigit selaku Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, narasumber dari Kementerian PUPR, serta Kementerian Pariwisata.***

Reporter : Robert

51 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *