Pemerintah Provinsi Lampung percepat dikeluarkannya Pergub Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Staf Ahli Bidang Ekubang Choiria Pandarita.

Staf Ahli Bidang Ekubang Choiria Pandarita

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat dikeluarkannya Peraturan Gubernur Mengenai Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Diharapkan dengan hadirnya Pergub ini, maka Pemerintah menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses pendampingan di persidangan.

Demikian dikemukakan Staf Ahli Bidang Ekubang Choiria Pandarita saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Penyelenggaraan dan Pemerataan Bantuan Hukum di Provinsi Lampung dengan tema ’Percepetan Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Lampung’ di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Kamis 20 Juli 2017.

Choiria Pandarita menyampaikan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

“Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuk undang-undang tentang bantuan hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapat akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Oleh karenanya tanggung jawab negara tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang bantuan hukum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Choiria menjelaskan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, serta melaksanakan ketentuan UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, maka Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

“Alhamdulillah keberadaan perda ini sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang masih kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional. Dalam menindaklanjuti Perda ini, insya allah tahun 2017 ini akan diimplementasikan menjadi Peraturan Gubernur. Tentunya ini sudah dalam proses dan sudah ditindaklanjuti, ”katanya.

Choiria berharap dengan diadakannya FGD, maka mampu membangun komitmen bersama dalam mengawal dan memenuhi akses bantuan hukum di Provinsi Lampung diantaranya masing-masing pemangku kepentingan, sehingga perluasan dan pemerataan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik.

“Tentunya dengan akan adanya Pergub ini, maka Pemerintah kabupaten dapat membuat Peraturan walikota/bupati. Dengan harapan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah, serta memetakan berbagai konflik dan advokad, maka masyarkat miskin dapat terbantu akan konflik yang sedang dihadapi,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan hukum Alian Setiadi menjelaskan saat ini Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Lampung terdapat 8 OBH, 6 diantaranya berada di Bandar Lampung dan 2 beroperasi di Lampung Utara. Ia berharap dengan pelaksanaan FGD ini mampu mendorong terlahirnya OBH baru dimasing-masing kabupaten.

“Sehingga ketika masyarakat miskin berhadapan dengan hukum, mereka tidak lagi memikirkan biaya, hal ini dikarenakan adanya bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan,” ujarnya.***

Reporter : Robert

44 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *