Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tercapai 86,46%

Bachtiar Basri saat menyampaikan jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi DRPD Provinsi Lampung mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 pada rapat paripurna, Rabu 5 Juli 2017.

Bachtiar Basri saat menyampaikan jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi DRPD Provinsi Lampung mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 pada rapat paripurna, Rabu 5 Juli 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Wakil Gubernur Bachtiar Basri mengatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung sebesar 86,46%. Menurut Wakil Gubernur, hal tersebut tidak tercapai karena perolehan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak rokok.

Selain itu, melemahnya perekonomian nasional yang berimbas pada penurunan berbagai harga komoditas utama masyarakat Lampung seperti karet, sawit, dan singkong. Target lain pendapatan sah yang tidak tercapai karana pengalihan pendapatan hibah dari perusahaan yang semula dianggarkan dalam bentuk uang namun realisasinya dalam bentuk aset tetap, berupa kendaraan.

“Untuk itu, saya berharap dukungan dan kerjasama anggota Dewan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah,” kata Bachtiar Basri saat menyampaikan jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi DRPD Provinsi Lampung mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 pada rapat paripurna, Rabu 5 Juli 2017.

Jawaban itu atas pandangan umum yang disampaikan Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP. Wakil Gubernur juga menjelaskan realisasi PAD itu, juga karena realisasi pendapatan hibah dari hanya mencapai 79,65%.

“Ini karena melemahnya perekonomian nasional yang berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan,” kata Bachtiar Basri.

Mengenai dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) TA 2016 Rp204 miliar lebih, antara lain disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp119 miliar lebih yang semula akan disalurkan pada 2017, namun disalurkan akhir 2016. Terkait aset daerah yang masih harus dibenahi, kata Bachtiar, Pemprov Lampung melakukan pemutakhiran data aset dan terus meningkatkan penatausahaan aset melalui aplikasi e-recon, sehingga data aset dapat disajikan relevan dan akuntabel.

Wakil Gubernur juga mengatakan tengah melakukan langkah antisipasi dalam meminimalisir dampak negatif keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung.

“Kami yakin dan percaya bahwa dengan kerjasama yang baik semua pihak dalam merumuskan program pengembangan dan penguatan UMKM dapat menekan dampak negatif tersebut,” kata Wagub Bachtiar Basri.***

Reporter : Robert

71 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *