Pemprov Lampung Bahas Trase Jalan Tol Trans Sumatera Yang Melintasi Tanah PT. Bumi Waras Group

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Zainal Abidin.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Zainal Abidin.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar rapat tentang pembahasan Trase Jalan Tol Trans Sumatera yang melintasi tanah perusahaan/perkebunan/pengolahan limbah PT. Bumi Waras Group, di Ruang Rapat Asisten Ekbang Kantor Gubernur Lampung, Selasa 11 April 2017.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Zainal Abidin mewakili Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung saat memimpin rapat mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung sepenuhnya akan memfasilitasi dan mempertemukan pihak-pihak yang perusahaan yang terlibat dalam pembangunan jalan tol tersebut.

Ia berharap tidak adanya kendala-kendala yang terlalu lama yang bisa menghambat proses jalannya percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung.

“Kami dari pihak Pemprov mempertemukan para pengusaha-pengusaha ini supaya kita sama-sama mencari jalan keluar, apa yang bisa dimusyawarahkan agar semua pihak tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.

Sementara Perwakilan PT. Florindo Makmur yang merupakan anak cabang dari PT. Bumi Waras Group, Eddy Liem menuturkan pada STA 58+100 s/d 58+600 lite Tanjung Bintang, adanya lahan limbah dan tanah perusahaan yang dilewati oleh jalan tol. Pihaknya memastikan Pemerintah Provinsi dan perusahaan konstruksi dapat segera menyelesaikan dan memberikan solusi terkait masalah tersebut.

“Kami dari perusahaan sepenuhnya mendukung demi untuk pembangunan provinsi, tetapi kami juga mohon bagaimana tim memberikan solusi untuk sama-sama kita selesaikan, yang jelas pabrik tetap bisa beroperasi dan kita tentukan sehingga adanya kesepakatan bersama,”katanya.

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan PT. Waskita Karya, Marsudi menjelaskan bahwa besok akan melakukan peninjauan dan segera membuat perencanaan secara teknis.

“Nanti pihak konstruksi dan konsultan bersama Pemprov, dan BPN kita akan lakukan peninjauan, serta pengukuran dan patok, jenis konstruksinya tanah timbunan dan jembatan, kita liat sesuai pemantauan di lapangan,”ujarnya.

Diinformasikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Biro Hukum, dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

53 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *