Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung sepakat tetapkan lima dari sepuluh pembatan Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dalam Rapat Paripurna Penetapan 5 Rancangan Perda terhadap Pembatalan Perda Provinsi Lampung oleh Menteri Dalam Negeri di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin 10 April 2017.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dalam Rapat Paripurna Penetapan 5 Rancangan Perda terhadap Pembatalan Perda Provinsi Lampung oleh Menteri Dalam Negeri di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin 10 April 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah beserta DPRD Provinsi Lampung menetapkan lima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung terhadap sepuluh Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut diantaranya yakni Pencabutan atas beberapa Peraturan Daerah, Pencabutan atas beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3/2011 tentang Retribusi Daerah, Pencabutan atas beberapa ketentuan Perda No.4/2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pencabutan atas beberapa ketentuan Perda No.16/2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Pencabutan atas beberapa ketentuan Perda Provinsi Lampung No.19/2014 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Perkebunan.

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo diwakilai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan pembatalan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diantaranya karena Perda dimaksud bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

“Selain itu adanya pembagian urusan pemerntah konkuran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta merupakan tidak lanjut sebagai dampak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU yang menjadi dasar dibentuknya Perda,” kata Sutono.

Itu dikatakannya dalam acara Rapat Paripurna Penetapan 5 Rancangan Perda terhadap Pembatalan Perda Provinsi Lampung oleh Menteri Dalam Negeri di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin 10 April 2017.

“Pembatalan atas 5 Rancangan Perda Provinsi Lampung atas Meneteri Dalam Negeri merupakan atas amanat ketentuan Pasal 251 ayat 1 dan 2 UU no.23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Perda dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan,” ujarnya.

Lebih lanjut Sutono mengatakan terkait pencabutan atas beberapa peraturan daerah, hal ini menurutnya memuat pencabutan atas 6 Perda Provinsi Lampung yang substansinya secara keseluruhan dibatalkan oleh Mendagri yakni Perda Provinsi Lampung No.3/2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

“Ada juga Perda Provinsi Lampung No.5/2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan  Barang, Perda Provinsi Lampung No.11/2011 tentang Irigasi, Perda No.10/2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian, Perda No.26/2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah dan Perda No.28/2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi,” jelasnya.

“Untuk itu kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Dewan yang terhormat karena telah mengagendakan penetapan lima rancangan Perda sebagai tindak lanjut atas pembatalan beberapa Perda oleh Menteri Dalam Negeri RI tersebut, dan diharapkan rancangan Perda ini dapat segera disetujui”, tambahnya.

Sementara dijelaskan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan bahwa dalam beberapa hal terdapat pembatalan baik secara keseluruhan maupun sebagian materi muatan Perda Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri.

“Maka Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda Provinsi tersebut dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut atau merubah Perda Provinsi dimaksud,” jelas Bayana.

“Dengan penjelasan tersebut diharapkan bersama-sama dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai dasar pertimbangan pembatalan beberapa Perda tersebut oleh Menteri Dalam negeri dan disetujui oleh pihak Dewan Yang Terhormat,” pungkasnya.

Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah dalam acara Rapat Paripurna tersebut turut hadir 60 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Anggota Fokorpimda, Para Rektor Perguruan Tinggi, Kepala Kantor dan Pimpinan Instans Vertikal serta sejumlah Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

93 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *