Provinsi Lampung Mendapatkan Tambahan 7.103 Kuota Jamaah Haji

hery_suliyanto

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan teknis Pelaksanaan Haji dan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah Tahun 2017.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, Jumat 07 April 2017.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto saat memimpin rapat mengatakan adanya penambahan kuota haji yang sifatnya masih sementara.

Herry memaparkan jumlah sementara penambahan kuota haji berdasarkan laporan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung sebanyak 7.103 kuota jamaah.

Dengan rincian untuk Bandar Lampung sebanyak 1.898 jamaah, Kota Metro 436 jamaah, Kabupaten Lampung Selatan 312 jamaah, Kabupaten Lampung Tengah 1.020 jamaah, Kabupaten Lampung Utara 665 jamaah, Kabupaten Lampung Barat 127 jamaah. Kemudian Kabupaten Lampung Timur 878 jamaah, Kabupaten Tulang Bawang 252 jamaah, Kabupaten Tanggamus 323 jamaah, Kabupaten Way Kanan 251 jamaah, Kabupaten Pesawaran 120 jamaah, Kabupaten Tulang Bawang Barat 241 jamaah, Kabupaten Mesuji 66 jamaah, Kabupaten Pringsewu 454 jamaah dan Kabupaten Pesisir Barat 60 jamaah.

“Ini sifatnya hanya sementara, nanti kita akan minta lagi laporan dan tentukan secara rinci  berapa jumlah kuota haji dari setiap kabupaten/kota,”ujarnya.

Lebih lanjut Hery menuturkan mengenai masalah untuk Ongkos Transit Daerah (OTD), yang diberikan Kementerian Agama RI sementara yaitu sebesar Rp.3.485.320. Dengan rincian Pemerintah Provinsi akan menanggung sebesar Rp.871.330 dan Pemerintah Kabupaten/Kota menanggung sebesar Rp.2.613.990.

“Ini juga belum final, Pemerintah Provinsi melalui Biro Kesejahteraan Sosial, akan menyurati tiap kabupaten/kota untuk memastikan jumlahnya. Kemudian kita bisa tentukan angka fixnya berikut juga OTD yang menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten/kota. Untuk itu Pemda Kabupaten/Kota diharapkan segera melakukan rapat internal,” tambah Herry.

Herry juga menghimbau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk membuat SK atau surat resmi tentang kuota, yang akan menjadi acuan Pemerintah untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Luqmanul Hakim mengatakan akan mengirim  laporan terkait kuota haji yang diberikan untuk Provinsi Lampung.

“Dari pihak kami mungkin SK tidak diberikan, tetapi akan  surat yang sifatnya masih estimasi tentang kuota hajinya, kami akan lakukan koordinasi pada masing-masing kabupaten/kota,” ujarnya.

Semetara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Minhairin berpendapat bahwa diperlukan koordinasi pada setiap Bagian Keuangan pada masing-masing kabupaten/kota untuk menentukan jumlah OTD yang dianggarkan.

“Untuk itu nanti kita harus adakan lagi rapat terakhir yang mengundang masing-masing bagian keuangan setiap kabupaten/kota yang menangani masalah keberangkatan haji  untuk menentukan  jumlah anggaran terkait OTD pada setiap Kabupaten,” jelasnya.

Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana rapat tersebut turut dihadiri Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Ratna Dewi dan para perwakilan bidang Kesra pada masing-masing kabupaten/kota se- Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

71 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *