Penyandang Disabilitas Fisik di Lampung Dilatih Keterampilan

Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vocasional Bina Daksa (BBRVBD) Kementerian Sosial RI Tutiek Haryati (kanan), Kepala Seksi Pelatihan UPTD BLK Bandar Lampung Evie Fatmawaty (tengah) dan perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Lampung saat pembukaan pelatian ketrampilan bagi penyandang disabilitas fisik, di BLK Bandar Lampung, Senin 03 April 2017.

Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vocasional Bina Daksa (BBRVBD) Kementerian Sosial RI Tutiek Haryati (kanan), Kepala Seksi Pelatihan UPTD BLK Bandar Lampung Evie Fatmawaty (tengah) dan perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Lampung (kiri) saat pembukaan pelatian ketrampilan bagi penyandang disabilitas fisik, di BLK Bandar Lampung, Senin 03 April 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Sebanyak 16 penyandang disabilitas di Provinsi Lampung dilatih keterampilan. Pelatihan itu digelar Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Kementerian Sosial RI.

Pelatihan berlangsung pada 03 April sampai 02 Juni 2017, di Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung.

Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vocasional Bina Daksa (BBRVBD) Kementerian Sosial RI Tutiek Haryati mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas.

“Jadi ingin memberikan kesempatan pada penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tubuh, bahwa mereka sampai saat ini masih ada stigma dari masyarakat.  Pada pelatihan ini peserta diberikan pelatihan dan pembekalan agar mereka dapat mencari pekerjaan atau menciptkan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Demikian disampaikan Tutiek Haryati usai membuka pelatian ketrampilan bagi penyandang disabilitas fisik, di Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung, Senin 03 April 2017.

Menurut Tutiek, lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan peluang yang luas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pada berbagai sektor, termasuk didalamnya hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.

“Penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan di BLK Bandar Lampung kali ini merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang tersebut, khususnya pada pasal 45 dan 46,” jelas Tutiek Haryati.

Dijelaskan Kepala BBRVBD Kementerian Sosial ini, berdasarkan UU tentang Disabilitas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban pula untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas.

“Yakni untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang harus bersifat inklusif dan mudah diakses,” katanya.

Dikatakan Tutiek, BBRVBD Kementerian Sosial hadir di Provinsi Lampung ini semata-mata untuk bekerjasama dan memberikan penguatan terhadap implementasi perundang-undangan terkait dengan hak penyandang disabilitas khususnya hak atas pekerjaan.

“Kami mendorong dan mendukung terselenggaranya pelatihan keterampilan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi,” katanya menggebu.

Tutiek Haryati  membeberkan, Lampung merupakan salah satu provinsi yang peduli dengan harkat dan martabat serta nasib para penyandang disabilitas.

“Semoga citra positif ini dapat dipertahankan dan terus berkembang menjadi kegiatan rutin sehingga semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kemudahan mewujudkan hak-hak mereka,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni memaparkan terobosan yang dilakukan pihaknya dalam penyaluran tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

“Antara lain melalui PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) untuk penyandang disabilitas rungu wicara juga melalui Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesai (PRSSNI) Lampung untuk tenaga penyiar bagi disabilitas netra dan telah diprogramkan pertemuan dengan beberapa pengusaha di Provinsi Lampung,” beber Sumarju.

Menurut Sumarju, diamanatkan dalam Undang Undang Disabilitas bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah karyawannya.

“Kepada para peserta saya berpesan agar dapat mengikuti semua rangkaian pelatihan ini dengan serius. Jaga kekompakan dan kebersamàn dengan sesama peserta ataupun dengan instruktur. Semoga ilmu dan keterampilan yang dikuasai akan bermanfaat sebagai mata pencaharian saudara,” kata Kadis Sosial Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kepala UPTD BLK Bandar Lampung Evie Fatmawaty mengatakan, pembekalan latihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas itu merupakan yang perdana di Lampung.

“Nah alhamdulilah tahun ini dengan adanya satu angkatan, kita sudah masuk pada kelas unggulan. Kebetulan las ini adalah las kelas industri. Industri ini merupakan kelas unggulan untuk pelatihan tenaga kerja di Provinsi Lampung,” kata dia.

Dijelaskan Evie Fatmawaty peserta pelatihan yang berjumlah 16 orang ini berasal dari berbagai kabupaten/kota di Lampung.

“Dari Kabupaten Tanggamus sebanyak 5 orang, Pesawaran 3 orang, Kota Bandar Lampung 2 orang, Kota Metro 2 orang, Kabupaten Lampung Tengah 3 orang dan Kabupaten Lampung Selatan 1 orang,” tutupnya.***

Reporter : Robert

162 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *