Forum Komunikasi LKS Provinsi Lampung Selenggaraan Bimtek NSPA dan Akreditasi LKSA/PSAA

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung pada acara Bimbingan Teknis SNPA dan Akreditasi LKSA/PSAA Provinsi Lampung di Grand Praba Bandar Lampung, Senin 27 Maret 2017.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung pada acara Bimbingan Teknis SNPA dan Akreditasi LKSA/PSAA Provinsi Lampung di Grand Praba Bandar Lampung, Senin 27 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) maupun Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) sangat mendesak. Jika tidak, itu artinya membiarkan anak-anak semakin terlantar.

“Bukannya melindungi anak, kita malah sedang membuatnya semakin terlantar,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni. Hal itudiutakrannya  pada acara Bimbingan Teknis SNPA dan Akreditasi LKSA/PSAA Provinsi Lampung di Grand Praba Bandar Lampung, Senin 27 Maret 2017.

Sumarju mengatakan bahwa anak merupakan penerus bangsa, yang akan menentukan nasib NKRI dimasa depan. Namun disatu pihak permasalahan anak dirasakan semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

“Permasalahan anak juga sering muncul di LAA yang diharapkan dapat melindunginya atau bahkan akan mendorong tumbuh kembang anak secara wajar dan sehat sehingga dapat sebagai pengganti peran orang tuanya yang hilang,” katanya.

Kasus LKSA Tunas Harapan Pekanbaru yang menyebabkkan satu bayi berusia 18 bulan yang meninggal sangat memilukan menurut Sumarju, juga sebelumnya kasus serupa juga terjadi di Panti Samuel yang mencuat di tahun 2014.

“Itu merupakan contoh pilu sebuah penyelenggaraan pengasuhan anak jangan sampai terjadi di Provinsi Lampung,” jelanya.

Sementara itu Sekjen Forum Komunikasi Nasional LKS, Jastra Putra mengatakan LKS baik anak, lanjut usia, disabilitas dan penyandang masalah sosial lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat akhir akhir ini jumlahnya semakin meningkat.

“Namun disinyalir dalam penyelenggaraannya kurang profesional bahkan hanya berdasarkan belas kasihan semata,” bebernya.

Namun dari LKSA yang ada menurut Jastra Putr, baru kurang lebih 501 LKSA yang sudah memenuhi akreditasi SNPA.

Menurutnya, SNPA merupakan standar agar sebuah panti layak menjadi tempat pengasuhan sementara anak.

“Mulai dari fasilitas fisik, pola pengasuhan, perlindungan anak sumber daya manusia pengasuh, serta rasio anak asuh dan pengasuh. Jika baru 501 yang memenuhi standar, artinya ada kemungkinan besar ada anak-anak yang berpotensi mengalami ketelantaran,” katanya.

Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung Elya Mochtar dalam arahannya menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini.

“Bimtek ini merupakan ujud dari kesadaran penyelenggara LKSA/PSAA terhadap pentingnya akreditasi yang sesuai dengan SNPA yang berlaku sehingga saya optimis bahwa penyelenggaraan asuhan anak di Provinsi Lampung akan lebih profesional sehingga mampu mengantarkan generasi muda yang kurang beruntung dapat berperan dalam pembangunan,” tandas mantan Asisten Bidang Kesra Pemprov Lampung.

Diinformasikan oleh ketua Forum Komunikasi LKS Provinsi Lampung Kartinah, bimtek ini dibiayai secara mandiri oleh peserta dan diikuti oleh 60 orang perwakilan dari LKS/LKSA/PSAA se Provinsi Lampung. Bimtek berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 s/d 29 Maret 2017.***

Reporter : Robert

136 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *