Tjahjo Kumolo : Program kabupaten/kota harus bisa selaras dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi

Mendagri Tjahjo dalam wawancaranya dengan media usai membuka Kejurnas Karate Piala Mendagri, di GOR Saburai, Bandar Lampung, Jumat 24 Maret 2017.

Mendagri Tjahjo dalam wawancaranya dengan media usai membuka Kejurnas Karate Piala Mendagri, di GOR Saburai, Bandar Lampung, Jumat 24 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, meminta, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD), harus ada integrasi, program, serta selaras antar kota/kabupaten dengan pemerintah provinsi.

“Artinya, program kabupaten/kota harus bisa selaras dan bersinergi dengan pemerintah provinsi. Secara prinsip, Kemendagri mendukung setiap program pemerintah daerah selama tidak melanggar Undang Undang,” kata Mendagri Tjahjo, usai membuka Kejurnas Karate Piala Mendagri, di GOR Saburai, Bandar Lampung, Jumat 24 Maret 2017.

Saat ini, terkait evaluasi APBD Kota Bandar Lampung, sambung Mendagri, sedang dalam proses pengkajian oleh Tim Direktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) dan Tim Keuangan Daerah.

“Kita tunggu saja, karena sedang di kaji,” singkatnya.

Ditambahkan Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung Heriyansyah, sebelumnya, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, membatalkan sebagian Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017. Gubernur juga membatalkan peraturan turunan dari perda tersebut yakni Peraturan Wali Kota Bandarlampung Nomor 1 Tahun 2017.

Menurut Heriyansyah pembatalan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap rancangan Perda APBD Kota yang dilakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Dari hasil evaluasi yang dilakukan, katanya, ada hal-hal dalam Perda APBD Kota Bandar Lampung tersebut, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Beberapa yang dinilai tidak sesuai yakni, target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 779 miliar. Angka ini dinilai tidak rasional. Karena dalam empat tahun terakhir, realisasi PAD di kisaran Rp300 miliaran. Idealnya, pemkot menargetkan PAD Rp. 483,6 miliar.

“Sesuai dengan kewenangannya, Gubernur Lampung memberikan pengendalian dalam program pembangunan daerah. Agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari antara lain karena pendapatan terlalu tinggi sehingga berakibat tidak bisa membayar,” kata dia.

Usai mengeluarkan evaluasi, Kemendagri pun langsung menyambut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.4418-2399 Tahun 2017 Tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017 tentang Pembatalan Beberapa Materi Dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017 dan Peraturan Walikota Bandarlampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2017.

Dengan keluarnya keputusan tersebut, keberatan Wali kota Bandar Lampung tidak dikabulkan. Yakni, terkait 17 program/kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen RKPD pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetapi tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017.  Selanjutnya Menteri Dalam Negeri tetap memberlakukan materi muatan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017.

Beberapa diantaranya, penyediaan anggaran perlengkapan seragam PNS Guru dan Non PNS Guru sebesar Rp. 4.466.154.000 juga tidak dikabulkan. Hal ini mengingat Guru SMK/SMA telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi. Yakni berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberatan Walikota terhadap kegiatan Penyediaan Dana Pendidikan Siswa Biling Berprestasi ke PTN/SMA/SMK sebesar Rp.39.761.993.000 juga tidak dikabulkan. Kegiatan tersebut dilarang untuk dianggarkan karena bukan merupakan kewenangan Pemkot Bandar Lampung. Yakni mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014.

Selanjutnya, Wali kota Bandar Lampung juga tidak dapat melakukan proses peminjaman kepada lembaga peminjaman, yakni selama belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Selain itu keberatan Wali kota tidak dikabulkan terhadap penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah.***

Reporter : Robert

53 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *