Pemprov Lampung Lakukan Sosialisai Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2016

Choiriah Pandarita ketika mewakili Gubernur Lampung membuka Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2016, di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Kamis 23 Maret 2017.

Choiriah Pandarita ketika mewakili Gubernur Lampung membuka Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2016, di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Kamis 23 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mengoptimalkan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. Upaya itu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (PERGUB). No. 97 Tahun 2016 tentang Pedoman Penganggaran Pelaksanaan Penata Usahaan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Demikian disampaikan Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Choiriah Pandarita ketika mewakili Gubernur Lampung membuka Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2016, di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Kamis 23 Maret 2017.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulisnya menyampaikan berdasarkan Pergub. No. 97 Tahun 2016 sistem pengelolaan keuangan Daerah memiliki tiga komponen yang saling berkaitan. Yaitu sistem penganggaran, sistem penatausahaan keuangan dan sistem pertanggung jawaban.

“Sebagai tindak lanjut dari implementasi Pergub. maka harus dilakukan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan,” jelas Choiriah Pandarita

Lebih lanjut Mantan Kadis Pariwisata ini juga menjelaskan berdasarkan Pasal 7 Pergub. No. 97 Tahun 2016 Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Belanja hibah menurut Choiriah Pandarita, dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN atau BUMD dan Badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

“Sedangkan belanja batuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan kepatuhan rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat,” katanya.

Kasubdit Perencanaan Daerah Kemendagri Moch. Hardian Noervianto pada kesempatan ini menerangkan kriteria dan persyaratan hibah.

“Diantaranya dana hibah dapat diberikan apabila peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum dan pemberdayaan aparatur, atau yang telah memenuhi persyaratan penerima belanja hibah,” jelasnya.

Dengan digelarnya kegiatan sosialisasi ini Moch. Hardian Noervianto berharap aparatur pemerintah Provinsi Lampung dapat mengimplementasikan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja masing–masing.

“Setelah mengikuti kegiatan ini para peserta dapat langsung berkarya nyata dalam mengatur belanja hibah. Sehingga belanja hibah dan bantuan sosial dapat berjalan secara optimas dan bermanfaat bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.***

Reporter : Robert

108 Total Views 2 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *