Gubernur Lampung Sampaikan SPT Tahunan Tahun 2016 secara E-Filing

Gubernur Lampung M  Ridho Ficardo telah menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2016 secara E-Filing disaksikan oleh Kakanwil DJP Bengkulu dan Lampung Ema Sulistyowati dan jajaran di ruangan Gubernur Selasa 21 Maret 2017.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo telah menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2016 secara E-Filing disaksikan oleh Kakanwil DJP Bengkulu dan Lampung Ema Sulistyowati dan jajaran di ruangan Gubernur Selasa 21 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Gubernur Lampung M Ridho Ficardo telah menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2016 secara E-Filing disaksikan oleh Kakanwil DJP Bengkulu dan Lampung Ema Sulistyowati.

Penyampaian SPT itu juga disaksikan Kepala KPP Pratama Teluk Betung Faisal Fatahillah, Kepala KPP Pratama Tanjung Karang Abdul Gani dan Para Kepala Bidang Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung beserta Asisten III Bidang Adiministrasi Umum Hamartoni Ahadis, Kadis Pendapatan Daerah, Karo Keuangan. Acara berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Selasa 21 Maret 2017.

Kabag Humas dan Komunikasi Publik Heriyansyah berharap masyarakat di Provinsi Lampung dapat mengikuti teladan dari Gubernur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sebagaimana diketahui pajak telah menjadi tulang punggung pendanaan negara untuk digunakan dalarm melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan.

“Kepada Wajib Pajak diharapkan agar segera menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2016 tanpa menunggu batas akhir penyampaian tanggal 31 Maret 2017,” kata Heriyansyah.

Kakanwil DJP Bengkulu dan Lampung Ema Sulistyowat melaporkan kepada Gubernur bahwa dengan Dasar UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

“Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,” jelas Ema Sulistyowat.

Kakanwil DJP Bengkulu dan Lampung Ema Sulistyowat mengharapkan dukungan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi terkait kebijakan berupa peraturan gubernur untuk badan usaha/perorangan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Provinsi Lampung agar memiliki NPWP lokasi.

“Dukungan data dari dinas/instansi di jajaran pemerintah Provinsi Lampung, seperti data pengusaha sda kehutanan, pertambangan umum, perikanan dan data terkait dari dinas lainnya. Pemanfaatan aplikasi konfirmasi status wajib pajak (KSWP) intruksi presiden nomor 7 tahun 2015,” pungkasnya.***

Reporter : Robert

154 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *