Ini Poin Penting Dalam Rakor Peran Pemerintah Daerah dan KUR yang diikuti Pemprov Lampung di Medan

Ilustrasi. Foto : http://www.kompasiana.com

Ilustrasi. Foto : http://www.kompasiana.com

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung mengadiri Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dan Kredit Usaha Rakyat. Rapat diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Grand Aston City Hall Hotel Medan, Kamis 09 Maret 2017.

Dalam laporan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, rapat ini dalam rangka meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta monitoring kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengunggahan calon debitur potensial KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Menurutnya dalam pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengharapkan Pemerintah Daerah segera membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR.

“Tim ini beranggotakan instansi dan SKPD terkait, Bank, dan Perusahaan Penjamin, serta menetapkan Sekretariat Bersama Tim Monev. Dalam pelaksanaan tugas Tim Monev tersebut dapat berkoordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berada di daerah,” jelas Agus Nompitu.

Selain itu menurut Agus Nompitu, Pemerintah Daerah diminta untuk mengagendakan program dan kegiatan terkait dengan pelaksanaan KUR dan mengalokasikan anggaran melalui APBD provinsi, kabupaten/kota termasuk pelaksanaan kegiatan Tim Monev KUR dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan UMKM di daerah masing-masing.

“Dalam rapat tersebut menyebutkan bahwa pemda harus membangun kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, dalam upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholders yang berada di provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Selanjutnya menurut Agus Nompitu, data terkait calon debitur yang potensial yang diprioritaskan dapat di biayai melalui KUR perlu di upload kedalam SIKP dengan penanggung jawab adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabuaten/Kota.

“Dimana regulasi yang dijadikan pedoman adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Agus Nampitu mengatakan bahwa indikatif jumlah calon debitur KUR dari data yang dimiliki untuk Lampung KUR Mikro 119, 985, KUR Ritel 19,391 dan KUR penempatan TKI 3,247 sehingga Total sebesar 142, 623.

Selanjutnya menurutnya, akad kredit sampai saat ini Rp 121.860.043.600 untuk 15 Kabupaten/Kota, sedangkan Realisasi sebesar Rp 121.617.859.413, dengan jumlah debitur 4.132.

“Kedepan Pemprov Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM akan menindaklanjuti hasil rakor ini untuk berkoordinasi dengan Bank Pelaksana terkait data Penyaluran KUR pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan menyinergikan dengan Bank Indonesia dan OJK serta mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR dan mendorong percepatan terwujudnya Perusahaan Penjamin Kredit Daerah sehingga dapat mendukung fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah,” ujarnya.

Lebih lanjut Agus menambahkan hal lain yang perlu dilakukan oleh Pemda adalah melaksanakan rapat koordinasi yang dilakukan secara periodik dengan maksud untuk melakukan evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR di daerah, lalu hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan KUR pada setiap enam bulan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

“Rapat Koordiansi ini juga menekankan bahwa dengan SIKP tersebut diharapkan dapat mendukung pemberian fasilitas untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola data strategis terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan oleh para pemangku kepentingan,” kata Agus.

Ditambahkan oleh Kabag Humas dan Komunikasi Publik Heriyansyah dalam pertemuan tersebut juga terdapat pembicara antara lain Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, pembicara dari Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Deputi Bidang Ekonomi Makro Kemeenterian Koordinator Bidang Perekonomian.***

Reporter : Robert

146 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *