Berikut Penjelasan BI Lampung Tepis Isu Hoax Uang Emisi 2016

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Arief Hartawan. Foto : Robert
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Arief Hartawan. Foto : Robert

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pasca peresmian dan peluncuran uang Rupiah baru emisi tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016, telah memunculkan berbagai isue hoax di media sosial.

Menanggapi hal itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Lampung Arief Hartawan memberikan keterangan pers, Kamis 12 Januari 2017. Dia menepis adanya isu hoax di medsos terkait uang Rupiah baru.

Awalnya Arief memberikan penjelasan mengenai adanya isu gambar palu arit di uang baru itu tak benar.

“Setiap uang lembar pecahan ada rectoverso atau teknik cetak khusus dapat dilihat pada bagian depan uang dan belakang, termasuk lambang Bank Indonesia, sehingga ada tambahan pengaman,” jelasnya.

“Isu kedua jika warna uang emisi tahun 2016 mirip uang Yuan, itu tak sepenuhnya benar. Terkait warna uang sudah sesuai pembahasan dan persetujuan Bank Dunia. Tak benar jika uang Rupiah warnanya mirip dengan uang Yuan,” paparnya.

Menurut Arief, pihak BI menentukan berbagai warna agar tak mudah dipalsukan dan memakai tinta khusus yang terkenal kecanggihan maupun pengamannya. Materi uang baru sesuai kriteria internasional.

Adanya tudingan uang dicetak di perusahaan PT Pura Baru Tama (PBT) di Kudus, Arief menuturkan, itu tak benar.

“Karena yang mencetak uang rupiah hanya Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Dulunya PT PBT hanya pemasok bahan pembuatan uang yang memenuhi kriteria, bukan mencetak,” tegasnya.

Arief juga menjelaskan, pemilihan dan penggunaan gambar pahlawan nasional mengacu pada pasal 7 sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

“Artinya penggunaan pahlawan nasional didapat pemerintah dari Kemensos dan disetujui para ahli waris. BI berkoordiansi dengan Kemensos, Kemenkumham dan Kemenkeu,” imbuhnya kemudian.

“Ada beberapa kriteria pahlawan dan presiden yakni sudah ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional sebanyak 168 orang data Kemensos. Pahlawan nasional yang dipilih tak menuai pro kontra di masyarakat, mewakili kriteria daerah dan keterwakilan gender,” sebutnya.

Dia menambahkan, BI dan pemerintah tak pernah melihat aspek keagamaan dan kesukuan dalam pemilihan gambar pahlawan nasional, namun secara objektif, serta berbuat nyata bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Isu terakhir terkait uang dicetak plus 1 atau ada penambahan jumlah, juga tak benar, karena sesuai UU Mata Uang pasal 7 ayat 1 jika pencetakan uang itu sesuai kebutuhan. Artinya tidak ada penambahan jumlah uang yang beredar.

“Pengajuan jumlah uang dicetak sesuai permintaan dari BI pada Peruri,” sebut Arief.

Dirinya juga menegaskan, jika uang lama masih tetap berlaku, selama belum ada keputusan dari BI untuk menariknya dari peredaran.***

Reporter : Robert

140 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *