Gubernur Lampung inginkan Satpol PP tingkatkan kemampuan penguasaan peraturan yang berlaku

Peserta Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se-Provinsi Lampung dalam Rangka Sinergisitas SKPD dengan PPNS Terkait Peningkatan PAD di Wilayah Provinsi Lampung. Acara berlangsung di The 7th Hotel, Selasa 27 Desember 2016.
Peserta Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se-Provinsi Lampung dalam Rangka Sinergisitas SKPD dengan PPNS Terkait Peningkatan PAD di Wilayah Provinsi Lampung. Acara berlangsung di The 7th Hotel, Selasa 27 Desember 2016.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Gubernur Lampung berharap Satuan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Lampung maupun kabupaten atau kota bersama instansi terkait terus meningkatkan kemampuan penguasaan peraturan yang berlaku. Hal ini penting guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas penyidikan.

Demikan Asisten Bidang Adimistrasi Umum Hamartoni Ahadis mewakili Gubernur Lampung M Ridho Ficardo pada acara Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se-Provinsi Lampung dalam Rangka Sinergisitas SKPD dengan PPNS Terkait Peningkatan PAD di Wilayah Provinsi Lampung. Acara berlangsung di The 7th Hotel, Selasa 27 Desember 2016.

Hamartoni mengatakan, peran PPNS terhadap pelaksanaan berdasarkan pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

Menurut Hamartoni, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 257 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dia menuturkan, PPNS berkaitan dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Yakni Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

“Satpol PP tugasnya sangatlah strategis seperti yang tertulis di undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat 1 tersebut,”ujarnya.

Satpol PP, terangnya, meskipun bukan atau belum PPNS berdasarkan amanat UU No.23 Tahun 2014 Pasal 255 Ayat 1 bisa melakukan penegakkan produk hukum daerah meskipun hanya sebatas non-yustisial.

“Karena PPNS Satpol PP bisa melakukan penegakkan produk hukum daerah pada semua satuan kerja yang produk hukum daerahnya mengatur ketentuan pidana,”jelasnya.

Hamartoni menghimbau untuk melakukan koordinasi lintas sektoral Satpol PP Kabupaten Kota terkait PPNS tersebut.

“Untuk yang akan datang bagaimana mengembalikan Satpol PP dan penyidiknya agar memiliki keterpaduan di wilayah Kabupaten Kota, dan PPNS dikembangkan sebagai tugas dan kewajiban dan seluruh jajaran yang terkait mari sama-sama sinergis melakukan tugas-tugasnya,”tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Achmad Syaifullah melaporkan, tujuan rakor yaitu membangun sinergitas antara SKPD dengan PPNS Provinsi Lampung dalam menegakkan produk hukum daerah.

Selain itu tujuan rakor untuk meningkatkan kerjasama antara satuan kerja SKPD dengan PPNS Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Diinformasikan Kabag Humas Heriyansyah turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Satuan Kerja Polisi Pamong Praja se- Kabupaten Kota, dan sejumlah instansi terkait PPNS tersebut.***

Reporter : Robert

95 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *