Lakukan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemprov Lampung Lakukan MoU dengan BPOM RI

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dengan Deputi III Badan POM RI Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Suratmono.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dengan Deputi III Badan POM RI Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Suratmono.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung menjalin Kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI terkait Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Provinsi Lampung.

Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dengan Deputi III Badan POM RI Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Suratmono. Acara penandatanganan berlangsung di Balai Besar BPOM Provinsi Lampung, Senin 19 Desember 2016.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mengatakan bahwa Badan POM memiliki tugas melindungi masyarakat untuk mengawasi makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang meliputi ilegal, kadaluarsa, dan atau mengandung bahan berbahaya.

Menurutnya karena masalah kesehatan merupakan salah satu program pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya.

“Jangan sampai obat yang tujuannya memberikan kesehatan malah menjadi racun kedepannya,” ujarnya saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Lebih lanjut Sutono menjelaskan bahwa makanan yang dimusnahkan tentunya sangat berbahaya dan sangat merugikan, tidak hanya itu tetapi juga membahayakan kestabilan perekonomian negara karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta menurunkan daya saing produk dalam negeri.

Untuk itu pihaknya menghimbau kepada instansi terkait untuk terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan agar tidak ada lagi obat yang kadaluarsa dan berbahaya yang beredar.

“BPOM bekerja sama dengan Polri dan Kejati dalam penanganan masalah ini agar tidak ada lagi para penjual makanan yang tidak mempunyai standar kesehatan yang dapat merugikan banyak pihak,” tegasnya

Sebagai informasi, selain penandatanganan MOU, dalam acara ini juga turur dilakukan pemusnahan obat dan makanan yang ilegal, kadaluarsa dan atau mengandung bahan berbahaya serta peninjauan laboratourium BPOM Lampung.

Adapun jumlah produk yang dimusnahkan seluruhnya sebanyak 1.827 jenis dengan 28.234 kemasan, terdiri dari 844 jenis kosmetik tanpa izin edar dengan 3.984 kemasan.

Selain itu 565 jenis obat tradisional tanpa ijin edar atau mengandung bahan yang dilarang dengan 19.729 kemasan, 265 jenis obat keras tanpa hak dan kewenangan dengan 1.730 kemasan, 116 jenis obat tanpa izin edar dengan 857 kemasan, dan 37 jenis pangan tanpa izin edar atau kadaluarsa dengan 1.970 kemasan.

Dalam laporan Kepala Balai Besar POM Provinsi Lampung Setia Murni, produk yang dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil pengawasan rutin Tahun 2015 dan 2016 yang merupakan bukti tanggung jawab Badan POM untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak lagi beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.

“Total jumlah keseluruhan yang dimusnahkan hari ini kalau dari nilai rupiah sebesar 383.750.900,” terangnya.

Lebih lanjut Setia Murni menjelaskan bahwa kejahatan pelanggaran di bidang obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan karena beresiko membahayakan kesehatan.

“BPOM menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan dengan cara selalu mengingat dan pastikan kemasan dalam kondisi baik, memiliki izin edar, dan tidak melebihi masa kadaluarsa,”ujarnya.***

Reporter : Robert

121 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *