BI Lampung : Stabilitas Harga Masih Terjaga, Inflasi Oktober Dipicu Kenaikan Upah Tukang

 

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Arief Hartawan. Foto : Robert
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Arief Hartawan. Foto : Robert

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR –Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2016 di Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,49% (mtm) dan secara tahunan sebesar 2,89% (yoy).

Meski tercatat lebih tinggi dari inflasi Nasional yang mencapai 0,14% (mtm) dan dari rata-rata historisnya dalam 3 tahun terakhir yang mencapai 0,44% (mtm), dibandingkan provinsi lain di Sumatera, inflasi di Provinsi Lampung masih tergolong rendah dan terkendali.

Secara kumulatif (10 bulan) pertama tahun 2016, inflasi IHK masih terjaga pada tingkat yang cukup rendah yakni sebesar1,69% (ytd). Hal ini didukung oleh terkendalinya inflasi pangan dimana komoditas beras yang biasanya menjadi penyumbang inflasi bulan Oktober, kali ini tidak signifikan mendorong inflasi di tingkat provinsi, dan hanya mencatat inflasi yang sangat rendahdi Kota Metro.

Tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok inti (core inflation) karena kenaikan upahtukangbukanmandor dan kelompok harga yang ditetapkan pemerintah (administered prices) sejalan dengan kenaikan tarif adjustment listrik.

Kelompok inti (core) di Lampung mencatat inflasi sebesar 0,53% (mtm), terutama karena kenaikan upah tukang bukan mandor, dengan sumbangan inflasi sebesar 0,30%.

Seiring cukup kuatnya kegiatan pembangunan properti dan infrastruktur di Lampung, permintaan terhadap pekerja bangunan cukup tinggi sehingga memicu kenaikan upah tukang. Meskipun di Oktober mengalami inflasi, perkembangan inflasi inti masih dalam tren yang menurun.

Sementara itu, kenaikan tariff adjustment listrik mendorong inflasi kelompok administered prices (AP) yakni mencapai 0,51% (mtm). Kenaikan tarif listrik menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Kota Bandar Lampung dan Metro.

Pada kelompok bahan makanan (volatile foods) inflasi tercatat sebesar 0,38% (mtm), dengan komoditas penyumbang inflasi tertinggi dari cabai merah, tomat sayur, cung kediro, udang basah, ikan layang/benggol dan bawang putih.

Sebagian besar dari komoditas pangan tersebut tercatat sebagai penyumbang inflasi di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw BI Provinsi Lampung, faktor penyebab kenaikan harga komoditas pangan tersebut terutama karena stok yang terbatas akibat musim hujan. Secara spasial,dibandingkan kota-kota yang mencatat inflasi di Sumatera, Kota Metro mengalami inflasi cukup rendah (0,04% mtm) dan berada di urutan 3 terendah di Sumatera.

Sementara itu, Kota Bandar Lampung mencatat inflasi bulanan (0,53% mtm) urutan ke-6 tertinggi di Sumatera. Namun demikian, inflasi tahunan Lampung (2,89%) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional dan Sumatera, yang masing-masingsebesar 3,31% (yoy) dan 5,05% (yoy).

Kendati tekanan inflasi sampai dengan Oktober masih terkendali, Bank Indonesia memandang tetap perlu mewaspadai risiko tekanan inflasi yang bersumber dari gejolak harga pangan terkait dengan kondisi cuaca dan meluasnya serangan organisme penganggu tanaman (OPT).

“Berlanjutnya gejolak harga cabai merah akibat OPT sehingga menurunkan pasokan secara signifikan di sejumlah sentra produksi di Sumatera Utara, risiko penurunan produksi bawang merah akibat cuaca dan serangan OPT, serta penurunan hasil ikan tangkapan nelayan akibat cuaca penghujan perlu diantisipasi dengan baik,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Arief Hartawan melalui siaran tertulis yang diterima Radio Suara Wajar, Selasa 08 November 2016.

Menurut Arief Hartawan, penting segera memperbaiki manajemen pasokan agar pasokan tersedia secara kontinu dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan, serta pembenahan sarana infrastruktur (jalan dan jembatan) serta moda angkutan untuk mendukung kelancaran distribusi barang.

“Termasuk antisipasi menyiapkan jalur alternatif bagi beberapa daerah sentra produksi yang rawan potensi banjir/tanah longsor agar tidak mengganggu kelancaran distribusi komoditas strategis tersebut hingga ke pasar atau daerah lain,” ujarnya.

Disampaikan Arief Hartawan, TPID di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung perlu segera mengantisipasi berlanjutnya gejolak harga pangan dengan melakukan berbagai langkah, seperti ; melakukan pemantauan ketersediaan barang dan harga pangan strategis secara harian untuk merumuskan kebijakan stabilisasi harga secara efektif di daerah.

“Selain itu perlu memperkuat program stabilisasi harga di daerah yang dilakukan antara lain melalui pengembangan Rumah Pangan Kita (RPK) BULOG, Toko Tani Indonesia (TTI), dan Sistem Resi Gudang (SRG), termasuk dengan menyiapkan aggaran yang memadai,” beber Arif Hartawan.

Selanjutnya menurut Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung ini ialah mendorong penguatan kerjasama antar daerah terutama bagi daerah sentra produksi dan daerah defisit produksi di Provinsi Lampung.

“Juga, melakukan koordinasi dengan TPID Kabupaten/Kota terdekat termasuk dengan TPID Provinsi Lampung dalam rangka merumuskan kebijakan stabilisasi harga yang diperlukan,” katanya.

Terakhir menurut Arif, melaporkan langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh termasuk dukungan yang diperlukan baik dari kabupaten/Kota terkait atau dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat kepada TPID Provinsi Lampung sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi harga di tingkat nasional.***

Reporter : Robert

159 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *