Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal saat menandatangi Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 di Ruang Sidang DPRD Lampung, Selasa 4 Oktober 2016.
Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal saat menandatangi Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 di Ruang Sidang DPRD Lampung, Selasa 4 Oktober 2016.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Paripurna ini merupakan lanjutan dari pembahasan antara Eksekitif dan Legislatif dalam memformulasikan Kebijakan Umum Perubahan APBD. Selain itu prioritas program/kegiatan pembangunan daerah yang akan menjadi bagian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan ABPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Demikian sambutan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri pada acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang DPRD Lampung, Selasa 4 Oktober 2016.

Bachtiar Basri mengatakan, dengan meninjau dinamika perekonomian pada lingkup nasional maupun daerah, serta memperhatikan tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Lampung.

Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Lampung tahun 2016

Hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD mensepakati asumsi ekonomi makro Provinsi Lampung tahun 2016 sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi Lampung diproyeksikan 5,2-5,5%; Laju inflasi dipertahankan pada tingkat 4 plus minus 1%; presentase penduduk miskin 13,2% dan tingkat pengangguran terbuka 4,0-4,5%. Sedangkan disisi pengeluaran PDRB; Pertumbuhan invetasi (pembentukan modal tetap broto) pada tingkat 5-6%; Pertumbuhan ekspor pada tingkat 2,5-3,5%. Disisi lapangan usaha pertumbuhan sektor pertanian pada kisaran 3,5-4,5% dan pertumbuhan sektor industri diatas 6%.

Asumsi indikator pembangunan lainnya disepakati pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada level 67-68, Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104, PAD sebesar 4-7%, kondisi jalan yang menjadi kewenangan Pemprov 70% dalam kondisi mantap.

Masih menurut Wakil Gubernur dalam pembahasan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016, terdapat pula beberapa pokok bahasan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah antara lain PAD diproyeksikan lebih dari 15 Milyar Rupiah dari usulan semula; terdapat penambahan anggaran di beberapa SKPD dalam rangka mendukung prioritas pembangunan sebesar 15 Milyar Rupiah, sementara disisi pembiayaan daerah disepakati tidak mengalami perubahan.

Struktur fiskal keuangan daerah pada rancangan APBD TA. 2016

  1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 5.825.907.142.160,61 dengan komponen PAD sebesar

Rp 2.739.699.673.188,61; Dana Perimbangan Rp.3.017.790.276.972,00; Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 68.417.192.000,00;

  1. Belanja Daerah sebesar

Rp. 5.918.418.737.017,28 dengan komponen Belanja Tak Langsung

Rp.3.583.176.177.769,00; Belanja Langsung Rp.2.335.242.559.248,28.

  1. Pembiayaan Daerah sebesar Rp.92.511.594.856,67 dengan komponen Penerimaan Pembiayaan Rp.102.511.594.856,67 sedang Pengeluaran Pembiayaan

Rp.10.000.000.000,00 demikian Wakil Gubernur Lampung mengakhiri sambutannya.***

Reporter : Robert

166 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *