Pemprov lakukan rapat koordinasi penyusunan jadwal retensi arsip substantif

PLH Asisten Bidang Administrasi Umum Harun Alrasyid saat membuka kegiatan di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat 30 September 2016.
PLH Asisten Bidang Administrasi Umum Harun Alrasyid saat membuka kegiatan di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat 30 September 2016.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan jadwal retensi arsip substantif bagi Kepala SKPD Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan kearsipan khususnya menyusun jadwal retensi arsip substantif.

PLH Asisten Bidang Administrasi Umum Harun Alrasyid didampingi Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Herlina Warganegara membuka kegiatan di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat 30 September 2016.

Pada sambutannya PLH Asisten Bidang Umum mengatakan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya.

“Sehingga terwujud pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan Pemerintah dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip dan keselamatan aset. Selain itu mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Dikatakan pula, prioritas yang menjadi sasaran pengawasan dan penilaian adalah pada pemenuhan empat instrumen dasar. Yaitu klarifikasi arsip, tata naskah dinas, jadwal retensi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Lebih lanjut Asisten menambahkan, penyelenggaraan kearsipan khususnya penyusunan jadwal retensi arsip substantif dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

“Tujuannya agar mendapatkan bantuan teknis dari lembaga kearsipan oleh arsiparis atau pengelola arsip dari Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung,” jelasnya.

Ditambahkan Kaban BPAD Herlina Warganegara, rapat koordinasi digelar agar penilaian arsip berdasarkan jadwal retensi arsip permanen yang diciptakan oleh instansi.

“Dalam rangka pelaksanaan penyusunan JRA ini maka BPAD Provinsi Lampung bersama-sama dengan SKPD mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama untuk melaksanakannya,” pungkas Herlina.***

Reporter : Robert

139 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *