Pemprov Lampung inginkan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar makro ekonomi daerah

Pj. Sekda Provinsi Lampung Sutono saat menyerahkan naskah Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2016 kepada Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal pada Sidang paripurna di Gedung DPRD setempat Rabu 28 September 2016.
Pj. Sekda Provinsi Lampung Sutono saat menyerahkan naskah Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2016 kepada Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal pada Sidang paripurna di Gedung DPRD setempat Rabu 28 September 2016.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pj. Sekda Provinsi Lampung Sutono menyampaikan Naskah Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2016, pada sidang paripurna di Gedung DPRD Provinsi Lampung Rabu 28 September 2016.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo melalui Pj. Sekdaprov menyampaikan bahwa perlunya dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar makro ekonomi daerah maupun kebijakan keuangan daerah di tahun 2016. Hal ini dengan melihat perkembangan terkini dari perekonomian nasional dan daerah.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan rancangan perubahan atas asumsi dasar makro ekonomi tahun 2016. Meskipun tidak sekuat perkiraan awal, ekonomi Lampung di tahun 2016 diperkirakan akan membaik dibanding tahun 2015 dan diproyeksikan tumbuh sekitar 5,2 sampai dengan 5,5 persen,” ujar Sutono.

Lebih lanjut dipaparkan, asumsi tersebut lebih rendah dari asumsi awal dalam APBD tahun 2016 yang telah ditetapkan. Yakni sebesar 5,3 hingga 5,6 persen. Selain itu, laju inflasi yang ditargetkan tetap berada pada kisaran 4,0 plus minus 1,0 persen.

“Melalui sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah bersama lembaga/instansi dan stakeholder terkait, pemerintah daerah akan mengawal stabilitas tingkat harga, sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat secara umum,” ujar Sutono.

Secara rinci, terhadap asumsi- asumsi makro ekonomi yang diusulkan, telah dicantumkan pada dokumen Rancangan KUA, lanjut Sutono, sementara itu secara nominal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat sekitar Rp. 278,655 Milyar. Hal ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak daerah pada pos lain-lain.

‚ÄúRancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat dibahas dalam suasana kebersamaan yang mampu memberi solusi, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Diinformasikan Kabag Humas Heriyansyah dalam sidang paripurna ini dihadiri oleh 51 anggota DPRD Provinsi Lampung dan jalannya sidang dipimpin Ketua Dedi Afrizal.***

Reporter : Robert

177 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *