Pemerintah Provinsi Lampung dukung Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo pada acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Rabu 14 September 2016.
Gubernur Lampung M Ridho Ficardo pada acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Rabu 14 September 2016.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyatakan dukungannya dengan dicanangkannya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikannya pada acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Rabu 14 September 2016.

Gubernur mengatakan dalam rangka menjamin laju roda pembangunan yang akan semakin cepat dan tidak terkendala dengan masalah hukum, maka diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pemahaman seluruh stakeholder terkait terhadap peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

“Untuk itu, salah satu upaya tersebut dapat dilakukan dengan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani,” katanya.

Sebagai contoh menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menentapkan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai SKPD yang akan menjadi SKPD Pertama Berkriteria Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

“Selain itu, langkah lain yang dilakukan yakni pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Lampung telah menandatangani Pakta Integritas bagi seluruh Pejabat Eselon 1 dan 2 se-Provinsi Lampung,” kata Ridho.

Bahkan menurut orang nomor satu di Lampung ini, pada 2015 penandatanganan pakta integritas juga dilakukan oleh seluruh istri Pejabat Eselon 1 dan 2 se-Provinsi Lampung.

“Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapakan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. Untuk itu kami Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dengan dicanangkannya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Sri Sutatiek menjelaskan Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Sertifikat ISO 9001-2015.

“Dan ini merupakan Pengadilan Negeri Terbaik di seluruh Indonesia, sehingga pihaknya termotivasi untuk mengikuti Akreditasi Penjaminan Mutu dan ISO 9001-2015,” katanya.

Untuk itu, menurut Sri Sutatiek, dengan Pembangunan Zona Integritas di Jajaran Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pihaknya berharap Pengadilan Negeri di seluruh Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi positif bagi penegak hukum serta mendapatkan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu dan sertifikasi ISO 9001-2015.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung khusunya Pak Gubernur atas dukungannya tidak hanya kepada Pengadilan Tinggi tetapi juga kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang”, ujarnya.

Diinformasikan Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam acara tersebut dilakukan pencanangan zona integritas yang ditandai dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Gubernur Lampung, Kapolda, Kakanwil Kemenkumham dan Kajati Lampung.

“Turut hadir dalam acara tersebut jajaran forkopimda Provinsi Lampung, Jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Provinsi Lampung serta sejumlah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.***

Reporter : Robert

150 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *