Provinsi Lampung mengalami penurunan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 56,6 milyar

Asisten Bidang Ekbang Pemerintah Provinsi Lampung Adeham.

Asisten Bidang Ekbang Pemerintah Provinsi Lampung Adeham.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan efisiensi dan pengendalian pelaksanaan APBD 2016. Hal ini sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 dan PMK Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016.

Asisten Bidang Ekbang Adeham dalam Upacara Rutin di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin 29 Agustus 2016 mengatakan, pada tanggal 29 Juli lalu, Pemerintah Pusat menerbitkan PP No.66/2016 tentang APBN Tahun 2016.

“Dimana berdasarkan Perpres tersebut, Provinsi Lampung mengalami penurunan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 56,6 milyar dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 39,7 milyar,” katanya.

Selain itu, Kementerian Keuangan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2016.

“Dimana Provinsi Lampung mengalami penundaan penyaluran DAU selama empat bulan terhitung bulan September sampai dengan Desember 2016 sebesar 54,32% setiap bulannya atau Rp. 250 Milyar,” kata Adeham.

Untuk itu berdasarkan hal tersebut, Adeham mengajak pada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD Tahun 2016 itu.

Asisten Bidang Ekbang Adeham menjelaskan dalam rangka efesiensi dan pengendalian pelaksanaan APBD 2016 tersebut pihaknya menghimbau seluruh jajaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan belanja dengan prioritas belanja rutin.

Sedangkan terkait perjalanan dinas, Adeham berharap seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat memperhatikan prinsip hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta untuk kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak.

“Pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan sesingkat-singkatnya, penghematan frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dibatasi,” jelasnya.

Lebih lanjut Adeham berharap seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pelaksanaan APBD Tahun 2016 dapat dilaksanakan secara selektif dan efisien serta secara konsisten resionalisasi yang telah ditetapkan.

Diinformasikan Kabag Humas Heriyansyah dalam upacara ini turut dihadiri oleh Jajaran Kepala SKPD dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

231 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *