Pemprov Lampung realisasikan BPJS Kesehatan pada 2.500 honorer

BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung akan segera merealisasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi 2.500 tenaga kontrak/honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal itu menyusul dilaksanakannya rapat tindak lanjut draf perjanjian kerjasama (PKS) tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi tenaga kontrak/honorer Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Rapat Asisten Bidang Kesra, Senin 29 Agustus 2016.

Pada arahan Asisten Bidang Kesra Elya Muchtar ketika memimpin rapat menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkeinginan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada tenaga kontrak/honorer. Hal ini menurut Elya, dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Untuk itu, draf perjanjian kerjasama ini sedang kami evaluasi dan bahas bersama guna mengakomodir pelaksanaan rencana tersebut,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Unit Pemasaran BPJS Imam Subekti menjelaskan ruang lingkup pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh tenaga kontrak/honorer.

“Berupa rawat jalan tingkat kesatu, rawat inap tingkat kesatu, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Adapun untuk hak kelas perawatan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan menurut Imam Subekti adalah kelas 2, setara dengan PNS Golongan II.

Sedangkan terkait besarnya iuran, Imam Subekti menjelaskan, besarnya iuran peserta mengacu pada ketentuan iuran bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Dimana persentase upah yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan baik yang dibiayai APBN dan APBD sebesar 5 persen dengan pembagian 3 persen dari pemerintah dan 2 persen dari honorer pribadi,” jelasnya.

Lebih lanjut Imam Subekti menjelaskan, pelaksanaan rencana tersebut masih akan dibicarakan di tingkat internal Pemerintah Provinsi Lampung. Hal tersebut terkait himbauan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengenai rencana efisiensi dan pengendalian pelaksanaan APBD Tahun 2016.

Diterangkan Kabag Humas Heriyansyah, rapat ini dihadiri oleh Kepala BKP Provinsi Lampung Zaini Nurman, Kepala Biro Sosial Ratna Dewi serta sejumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

169 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *