Pemprov Lampung pecepat penataan kelembagaan perangkat daerah

Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis memimpin rapat penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di ruang rapat Utama Asisten Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin 15 Agustus 2016.
Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis memimpin rapat penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di ruang rapat Utama Asisten Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin 15 Agustus 2016.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis memimpin rapat penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Rapat berlangsung di ruang rapat Utama Asisten Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin 15 Agustus 2016.

Dijelaskan Asisten, penataan kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016, tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Peraturan tersebut antara lain menginstruksikan segera membentuk peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” ujarnya.

Hamartoni Ahadis menegaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjadi landasan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang efesien.

“Peraturan pada saat menyusun Perda tentang perangkat daerah harus memperhatikan karakteristik dan potensi daerah. Selain itu memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan besaran perangkat daerah dengan strategi yang dipilih dalam rangka mensejahterakan masyarakat,” kata Asisten.

Menurutnya, penataan perangkat daerah merupakan debirokrasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, meningkatkan belanja publik pada APBD dan menghindari ekonomi yang berbiaya tinggi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Aris Padila menambahkan, Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penetapan Perda tentang organisasi perangkat daerah agar dapat dilaksanakan penetapan akhir Agustus 2016 untuk dibahas bersama KUA-PPAS tahun anggaran 2017, untuk peningkatan kwalitas pelayanan publik.

“Karena Perda yang akan ditetapkan merupakan starting point untuk pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2017,” pungkasnya.

Diinformasikan Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Heriyansyah pada rapat ini diikuti Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung dan Para Kepala Bagian Organisasi dari 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

396 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *