Politisi dari Partai Gerindra Ingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Soal Rasio Rombongan Belajar dan Guru

DWITA RIA GUNADIRADIO SUARA WAJAR – Politisi dari Partai Gerindra yang juga anggota Komisi X DPR RI asal Lampung Dwita Ria Gunadi mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan pengkajian kembali kebijakan soal rasio rombongan belajar dan guru yang berdampak buruk di lapangan.

“Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud perlu melakukan pengkajian terhadap kebijakan rasio rombongan belajar dan guru agar dapat dilaksanakan di lapangan,” ujar Dwita dalam pernyataan tertulis diterima di Bandarlampung, Kamis.

Menurutnya, permintaan agar Kemendikbud mengkaji kembali kebijakan rasio rombongan belajar itu secara formal telah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud di gedung DPR RI, Jakarta, Seperti dilansir antaranews.com, Rabu (27/7).

Dwita Ria menambahkan, kebijakan itu mengakibatkan ratusan guru tidak mendapatkan tunjangan profesi yang menjadi haknya, dan banyak sekolah yang tidak bisa melaksanakan aktivitasnya lagi.

“Kebijakan mengenai rasio rombongan belajar dan guru itu, untuk TK yaitu 1:20, SMP 1:20, SMA 1:20, dan SMK 1:15 cenderung tidak dapat dilaksanakan di daerah, sehingga mengakibatkan ratusan guru tidak mendapatkan tunjangan profesi, dan banyak sekolah yang gulung tikar,” ujar anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Lampung II itu pula.

Selanjutnya pihaknya menyoroti pula masalah penurunan anggaran pendidikan, menurut Dwita, Kemendikbud diminta memprioritaskan program pendidikan dan kebudayaan.

“Perlu fokus dalam mengerjakan program pendidikan kita. Peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyempurnaan kurikulum dan sistem penilaian pendidikan,” ujarnya pula.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 untuk pendidikan sebesar Rp49,2 triliun, mengalami penurunan pada APBN Perubahan TA 2016 menjadi sebesar Rp43,6 triliun.

Alokasi yang terbesar dari anggaran itu adalah untuk Program Pendidikan Dasar dan Menengah yang semula Rp27,5 triliun turun menjadi Rp24,2 triliun, serta Program Guru dan Tenaga Kependidikan dari semula Rp12,6 triliun turun menjadi Rp11,6 triliun.

 

214 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *