Wagub Lampung : “Perlu adanya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang”

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri pada acara  Seminar Penguatan Peran Perbankan dalam Implementasi program APU-PPT, di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bandar Lampung, Senin 16 Mei 2016.
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri pada acara Seminar Penguatan Peran Perbankan dalam Implementasi program APU-PPT, di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bandar Lampung, Senin 16 Mei 2016.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum.
Selain itu efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Demikian disampaikannya pada Seminar Penguatan Peran Perbankan dalam Implementasi program APU-PPT, Senin 16 Mei 2016 di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bandar Lampung.
Pada sambutannya Bachtiar Basri menyampaikan lembaga keuangan/ perbankan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak yang berwenang.
“Pemerintah Provinsi Lampung sepenuhnya mendukung berbagai upaya dan kinerja yang dilakukan lembaga perbankan dalam upaya mencegah dan mengatasi permasalahan tindak pidana pencucian uang di Provinsi Lampung. Kerjasama dan komitmen semua pihak sangat diperlukan, sehingga tindak pidana pencucian uang dapat diatasi dengan baik,” ujar Wakil Gubernur.
Pemerintah Provinsi Lampung, menurut Bachtiar menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini, sebagai upaya untuk menguatkan koordinasi dan sinergitas diantara pemangku kepentingan. Hal ini untuk meningkatkan peran serta secara optimal dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.
“Sebagaimana diketahui, TPPU dan pendanaan terorisme merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari- hari. Jika dilihat dalam kenyataannya TPPU dan pendanaan terorisme telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Diinformasikan oleh Kabag Humas Heriyansyah, pada seminar ini, menghadirkan narasumber Ketua PPATK Dr. Muhammad Yusuf.
Pada ringkasan materi yang dipaparkannya, PPATK berperan menyampaikan laporan hasil analisis dan pemeriksaan berkaitan dengan indikasi TPPU kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
“Selain itu membantu dan mensupport para aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kejahatan, serta berkontribusi dalam pengamanan penerimaan Negara disektor pajak dan bea cukai,” pungkasnya.***
Reporter : Robet

333 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *