Radio Suara Wajar 96.8 FM

 

RADIO SUARA WAJAR – Berkaitan dengan kebijakan Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/ kota ke provinsi, Kepala SMAN 7 Bandar Lampung Suharto berpendapat bahwa justru hal itu menimbulkan keresahan tersendiri bagi guru di masing-masing daerah. Salah satu kendalanya, jauhnya jangkauan akses dari kabupaten ke provinsi.

Jarak yang cukup jauh dari kabupaten ke provinsi menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014.

Akibat jarak tersebut nantinya yang menjadi penghalang sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Untuk itu dia menyarankan Provinsi agar setiap kabupaten/kota disiapkan unit pelaksana teknis (UPT) yang menunjang pelayanan pendidikan di kabupaten.

Selain itu, ia berharap dengan pengalihan kewenangan tersebut ada pemerataan pendidikan di labupaten/kota. Sebab, selama ini masih ada beberapa kabupaten di Lampung yang masih tertinggal dibanding dengan daerah lain.

Meski demikian, secara umum standar pelayanan yang harus ditingkatkan adalah sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu yang harus dibenahi provinsi.

Selain sarana dan prasarana, pengalihan pengelolaan kewenangan SMA/SMK ini dapat meningkatkan standar guru-guru produktof, terutama guru SMK, selama ini banyak guru SMK yang sudah pensiun belum memiliki pengganti.

Sementara itu, Kepala SMKN 2 Bandar Lampung, Ramli Jumadi mengatakan pengalihan pengelolaan SMK ke Provinsi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan.

Jumadi berharap proses pendidikan di sekolah tidak terlalu banyak diintervensi yang membuat sekolah menjadi sulit mengembangkan pendidikan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan SMA/SMK Joko Santoso memastikan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi guru baik PNS maupun non-PNS tidak akan dirugikan baik dalam hal pelayanan maupun sistem penggajian.

Kemudian, setelah seluruh proses Verifikasi data seluruhnya suah selesai dan diserahkan kepada Gubernur hal itu yang nantinya menjadi bahan pengambilan penentu arah kebijakan.